Kohabitasi dalam KUHP Baru Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Antara Delik Aduan dan Perlindungan Nilai Sosial

• Fenimawati Laia, S.H., M.H.
• 05 Agu 2026

Kohabitasi dalam KUHP Baru Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Antara Delik Aduan dan Perlindungan Nilai Sosial

Abstrak

Mulai berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada 2 Januari 2026 membawa pembaruan signifikan dalam sistem hukum pidana Indonesia, salah satunya melalui pengaturan tindak pidana kohabitasi atau “hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan” dalam Pasal 412. Artikel ini mengkaji kebijakan kriminalisasi terhadap praktik yang dikenal masyarakat sebagai “kumpul kebo” tersebut dari perspektif hukum pidana. tujuan penulisan adalah untuk menganalisis konstruksi yuridis Pasal 412 KUHP, mengidentifikasi implikasi penerapannya sebagai delik aduan absolut, serta mengeksplorasi problematika yang muncul, khususnya terkait ambiguitas nikah siri dan potensi ketidakpastian hukum. Dalam hal ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). hasil kajian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi dimaksudkan sebagai bentuk perlindungan terhadap nilai moral, agama, dan ketertiban sosial yang hidup dalam masyarakat Indonesia, namun rumusan norma dalam Pasal 412 masih menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, prinsip lex certa dan potensi intervensi negara terhadap ruang privat warga negara. selain itu, posisi nikah siri yang sah secara agama namun tidak tercatat negara menempatkan pasangan dalam ambiguitas hukum yang berpotensi menimbulkan ketidakadilan dalam hal ini menyimpulkan bahwa meskipun memiliki tujuan menjaga nilai-nilai sosial, pengaturan ini memerlukan interpretasi yang bijak dan pedoman teknis yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum dan ketidakadilan dalam penerapannya.

Kata Kunci: Kohabitasi, Kumpul Kebo, KUHP Baru, Delik Aduan, Kebijakan Kriminalisasi.

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang dan Urgensi

Mulai 2 Januari 2026, Indonesia memasuki fase baru dalam sistem hukum pidana dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menggantikan KUHP warisan kolonial Belanda (Wetboek van Strafrecht). Salah satu ketentuan yang paling menyita perhatian publik adalah pengaturan mengenai tindak pidana kohabitasi atau “hidup bersama sebagai suami istri diluar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP baru.

Sebelum adanya KUHP baru, praktik yang dalam istilah awam disebut “kumpul kebo” ini tidak diatur secara eksplisit dalam hukum pidana Indonesia. KUHP lama hanya mengenal delik perzinahan (overspel) dalam Pasal 284 yang mensyaratkan adanya unsur persetubuhan oleh orang yang terikat perkawinan dengan pihak lain. Sementara itu, fenomena kohabitasi hidup bersama antara pria dan wanita dewasa dalam satu rumah layaknya suami istri tanpa ikatan perkawinan sah telah teridentifikasi diberbagai daerah di Indonesia dan kerap memunculkan kecurigaan adanya perzinahan.

Kehadiran Pasal 412 KUHP baru menandai perubahan kebijakan hukum pidana (criminal policy) dimana negara tidak lagi sepenuhnya menyerahkan urusan relasi personal kepada norma sosial dan agama, tetapi turut campur tangan melalui instrumen hukum pidana untuk menjaga nilai-nilai keluarga dan ketertiban sosial. Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa pengaturan ini merupakan bentuk komitmen negara untuk menegakkan norma kesusilaan, moral dan agama sebagai refleksi dari negara kebangsaan yang berlandaskan nilai agama berdasarkan Pasal 29 UUD 1945.

Namun disisi lain, pengaturan ini juga memicu perdebatan karena dianggap berpotensi mengganggu hak privasi warga negara dan membuka peluang kriminalisasi atas pilihan hidup personal. Ketegangan antara tujuan negara menjaga nilai-nilai sosial dengan penghormatan terhadap kebebasan individu dan ruang privat inilah yang menjadikan pengaturan kohabitasi dalam KUHP baru sebagai isu hukum yang aktual, strategis dan kaya akan nilai akademik untuk dikaji dari sudut pandang hukum pidana.

2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, beberapa permasalahan utama dapat diidentifikasi :

1. Bagaimana konstruksi yuridis dan kebijakan kriminalisasi tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP?
2. Mengapa pembentuk undang-undang memilih karakter delik aduan absolut untuk tindak pidana ini dan apa konsekuensinya bagi penegakan hukum?
3. Apa problematika yuridis dalam penerapan Pasal 412, terutama terkait ketidakjelasan definisi operasional “hidup bersama sebagai suami istri” dan posisi nikah siri yang sah secara agama namun tidak tercatat negara?

3. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk:

1. Menganalisis dan mendeskripsikan kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam KUHP baru secara komprehensif dari perspektif hukum pidana.
2. Menjelaskan rasio dan konsekuensi hukum dari pemilihan delik aduan absolut dalam Pasal 412.
3. Mengkritisi potensi masalah dan tantangan penerapan pasal ini serta menawarkan rekomendasi untuk implementasi yang lebih adil dan berkepastian hukum.

4. Kebaruan Tulisan (Novelty)

          Kebaruan ini terletak pada analisis kritisnya yang menghubungkan norma Pasal 412 dengan isu-isu praktis kontemporer yang muncul di masyarakat, khususnya terkait status hukum nikah siri dan dampaknya terhadap perlindungan perempuan dan anak. Dalam hal ini juga mengkaji potensi overkriminalisasi dan disparitas penegakan hukum akibat rumusan pasal yang masih bersifat sumir dan multitafsir.

Berbeda dengan kajian-kajian sebelumnya yang umumnya bersifat deskriptif normati tapi dalam hal ini berupaya menjembatani pendekatan yuridis-formal dengan implikasi sosiologis penerapan hukum pidana melalui analisis terhadap potensi “kriminalisasi administratif” yang dapat memicu fenomena “panik administrasi” berupa penyiaran permohonan itsbat nikah dikalangan masyarakat. Dengan demikian artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan kebijakan hukum pidana yang lebih proporsional dan berdampak pada diskusi akademik ditengah masa transisi penerapan KUHP baru.

PEMBAHASAN

A. Teori dan Asas Hukum yang Relevan

Dalam mengkaji kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP baru, terdapat beberapa teori dan asas hukum pidana yang menjadi landasan fundamental.

1. Asas Legalitas (Nullum Delictum, Nulla Poena Sine Praevia Lege Poenali)

Asas legalitas merupakan fondasi utama dalam hukum pidana yang dirumuskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Asas ini menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana jika telah diatur terlebih dahulu dalam undang-undang. Kehadiran Pasal 412 KUHP baru dengan sendirinya telah memenuhi asas ini. Namun demikian, kehadiran pasal tersebut sekaligus membuka pertanyaan krusial tentang sejauh mana rumusannya memenuhi syarat kepastian hukum (lex certa). Pasal 412 KUHP baru masih memiliki ambiguitas karena tidak memberikan definisi operasional yang jelas mengenai frasa “hidup bersama sebagai suami istri”, sehingga berpotensi menimbulkan multitafsir dalam penegakannya.

2. Teori Tujuan Hukum (Gustav Radbruch)

Dalam menganalisis pengaturan delik kohabitasi, teori tujuan hukum Gustav Radbruch yang menekankan tiga nilai dasar hukum keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum menjadi instrumen yang relevan. Berdasarkan teori ini, kriminalisasi kohabitasi mencerminkan orientasi perlindungan nilai moral dan keluarga yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Namun demikian, implementasinya memerlukan penegasan rumusan norma serta penerapan yang proporsional agar keseimbangan antara ketiga nilai tersebut dapat tercapai. Keadilan menuntut agar hukum tidak merugikan pihak yang tidak bersalah, kemanfaatan menuntut agar hukum memberikan manfaat bagi masyarakat, sementara kepastian hukum menuntut agar rumusan norma jelas dan dapat diprediksi.

3. Teori Kontrol Sosial (Social Control Theory)

Dari perspektif sosiologis, kriminalisasi kohabitasi dapat dipahami sebagai bentuk kontrol sosial formal yang dilakukan negara untuk memperkuat norma moral dan mendorong kepatuhan terhadap institusi perkawinan. Teori Kontrol Sosial dari Travis Hirschi menjelaskan bahwa ikatan sosial seseorang terhadap masyarakat meliputi attachment, commitment, involvement, dan belief mempengaruhi kepatuhan terhadap norma. Pengaturan kohabitasi dalam KUHP berfungsi sebagai salah satu bentuk penguatan ikatan sosial tersebut melalui instrumen hukum pidana. Namun, karena sifatnya sebagai delik aduan absolut, efektivitas kontrol sosial ini menjadi terbatas.

4. Asas Ultimum Remedium

Asas ultimum remedium (hukum pidana sebagai upaya terakhir) juga perlu dipertimbangkan dalam kebijakan kriminalisasi ini. Dalam kerangka ini, hukum pidana seharusnya tidak digunakan secara berlebihan pada ranah privat yang sebaiknya diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau mediasi. Penegakan hukum pidana terhadap kohabitasi hanya dapat dilakukan jika upaya-upaya non-pidana telah dianggap tidak efektif.

B. Peraturan Perundang-undangan dan Analisis Yuridis

1. Konstruksi Yuridis Pasal 412 KUHP Baru

Landasan utama pengaturan kohabitasi adalah Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, yang terdiri dari dua ayat dengan bunyi sebagai berikut:

Ayat (1): “Setiap Orang yang melakukan hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II”.

Ayat (2): “Penuntutan terhadap tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) hanya dilakukan atas pengaduan”.

Ancaman pidana penjara maksimal 6 bulan atau denda maksimal Rp10.000.000,- (kategori II) menempatkan kohabitasi sebagai tindak pidana ringan (minor offense). Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan tersebut tidak dipandang sebagai kejahatan berat, melainkan pelanggaran terhadap norma kesusilaan yang mendapatkan sanksi pidana ringan.

2. Delik Aduan Absolut (Klachtdelict)

Karakteristik paling krusial dari Pasal 412 adalah sifatnya sebagai delik aduan absolut. berdasarkan ketentuan ini, penuntutan hanya dapat dilakukan jika terdapat pengaduan dari pihak-pihak tertentu yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang. pihak yang berhak mengadu berdasarkan Pasal 412 Ayat (2) yang merujuk pada Pasal 411 Ayat (2) adalah:

1. Suami atau istri bagi pelaku yang terikat dalam perkawinan sah dengan orang lain;
2. Orang tua atau anaknya bagi pelaku yang tidak terikat dalam perkawinan apapun.

Konsekuensi dari delik aduan absolut ini sangat signifikan:

a. Keterbatasan pelapor : Pihak seperti tetangga, ketua RT/RW, organisasi masyarakat, atau aparat kepolisian tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan kasus kohabitasi. Pakar hukum Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menegaskan bahwa pihak luar “tidak punya legal standing kalau pengaduannya pasal perzinaan”.

b. Pencabutan pengaduan : Aduan dapat dicabut selama perkara belum disidangkan di pengadilan, sehingga perkara otomatis gugur.

c. Penegakan hukum terbatas : Pihak kepolisian tidak dapat menindak secara langsung tanpa adanya pengaduan dari pihak yang berwenang.

3. Latar Belakang Kebijakan Kriminalisasi

Anggota Komisi III DPR RI, Rudianto Lallo, menegaskan bahwa Pasal 412 KUHP baru merupakan bentuk komitmen negara untuk menegakkan norma kesusilaan, moral, dan agama sebagai refleksi religious nation state (negara kebangsaan yang berlandaskan nilai agama) berdasarkan Pasal 29 UUD 1945. Pengaturan ini juga dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri.

Sebelum adanya KUHP baru, praktik “kumpul kebo” tidak diatur secara spesifik dalam hukum pidana Indonesia. KUHP lama hanya mengenal delik perzinahan (overspel) dalam Pasal 284 yang mensyaratkan adanya unsur persetubuhan oleh orang yang terikat perkawinan dengan pihak lain. Kohabitasi yang marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Taman Sari (Kota Mataram), Dusun Wates (Jawa Timur), dan Desa Apas (Kalimantan Utara), mendorong perlunya pengaturan hukum yang lebih jelas.

C. Pendapat Ahli dan Analisis Penulis

1. Ambiguitas Definisi “Hidup Bersama sebagai Suami Istri”

Salah satu problematika paling mendasar adalah ketidakjelasan definisi operasional dari frasa “hidup bersama sebagai suami istri”. Rumusan ini dianggap tidak memenuhi prinsip lex certa karena tidak memberikan indikator yang jelas mengenai apa yang dimaksud dengan “hidup bersama” dan apa yang membedakannya dengan hubungan lain.

Afifah Azzah Dzakiyah dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa rumusan tindak pidana kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP belum memenuhi prinsip lex certa berdasarkan analisis terhadap unsur pasal secara komprehensif. Ketiadaan definisi yang jelas berpotensi berimplikasi pada ketidakpastian dalam penerapannya kelak. Pertanyaan krusial yang muncul antara lain:

a. Berapa lama durasi “hidup bersama” yang memenuhi unsur pidana?

b. Apakah satu kali menginap sudah termasuk sebagai “hidup bersama”?

c. Bagaimana membuktikan adanya hubungan “sebagai suami istri” tanpa adanya pengakuan atau bukti fisik?

d. Problematika Nikah Siri

Persoalan paling kompleks muncul dalam kaitannya dengan praktik nikah siri perkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan oleh negara. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mensyaratkan bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum agama dan dicatatkan sesuai peraturan perundang-undangan. Konsekuensinya, nikah siri berada dalam posisi yang ambigu: diakui secara religius namun tidak sepenuhnya hadir dalam sistem hukum administrasi negara.

Beberapa temuan penting terkait nikah siri:

1. Kriminalisasi Administratif

Kebijakan Pasal 412 menciptakan “kriminalisasi administratif” yang memicu terjadinya fenomena “panik administrasi” berupa penyiaran permohonan itsbat nikah di kalangan masyarakat. Dalam perspektif hukum Islam, pengujian dengan instrumen empat maqashid al-Syāṭibī membuktikan bahwa kebijakan ini tidak sejalan dengan tujuan syariat karena menghilangkan ‘illat pokok pernikahan (perlindungan keturunan dan kehormatan) serta menimbulkan mafsadah (kerusakan) yang lebih besar.

1. Ruang Tafsir Hakim

Mahkamah Agung melalui artikel di Marinews menyoroti dilema yang dihadapi hakim apakah pernikahan siri dapat dipertimbangkan sebagai dasar yang meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan kohabitasi, ataukah ketiadaan pencatatan perkawinan harus berujung pada pemidanaan?

Analisis Penulis

Jika hakim hanya berpegang pada pendekatan legalistik-formal, maka nikah siri berpotensi diperlakukan sama dengan relasi tanpa ikatan apa pun, padahal secara sosiologis dan religius keduanya tidak setara. Disinilah peran hakim menjadi krusial untuk mempertimbangkan ada tidaknya sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid). Apabila dalam persidangan terbukti pernikahan siri benar-benar terjadi secara sah menurut hukum agama dengan adanya wali, saksi, dan mahar dan bukan rekayasa untuk menghindari jerat hukum, maka esensi perbuatan tercela yang hendak dicegah oleh Pasal 412 pada hakikatnya tidak terpenuhi. Pendekatan ini sejalan dengan teori tujuan hukum yang menekankan keadilan substantif.

1. Disparitas Ancaman Pidana

Terdapat disparitas yang menarik antara ancaman pidana kohabitasi dengan nikah siri. Pasal 402 KUHP mengancam pidana penjara paling lama 5 tahun bagi orang yang melangsungkan perkawinan padahal mengetahui adanya penghalang perkawinan yang sah menurut Undang-Undang, sedangkan Pasal 412 hanya ancaman maksimal 6 bulan untuk kohabitasi. Dr. H. Hilmy Muhammad, M.A., menyatakan bahwa dalam KUHP baru, Pasal 402 mengatur ancaman pidana hingga 4,5 tahun bagi pelaku nikah siri, sementara Pasal 412 mengatur ancaman maksimal enam bulan bagi mereka yang hidup bersama di luar ikatan perkawinan. Disparitas ini dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat, mengingat nikah siri justru memiliki unsur ikatan agama yang lebih kuat dibandingkan kohabitasi murni.

1. Implikasi terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak

Penelitian menunjukkan bahwa pengaturan kohabitasi berdampak pada perlindungan institusi perkawinan, namun kebijakan kriminalisasi justru dapat memperlemah perlindungan terhadap perempuan dan anak karena status hukum mereka yang tidak jelas.

Data dari Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tahun 2021 menunjukkan bahwa sekitar 69,1% pasangan kohabitasi mengalami konflik ringan, 0,62% mengalami konflik serius seperti pisah ranjang, dan 0,26% mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Anak-anak yang lahir dari hubungan kohabitasi juga rentan mengalami masalah pertumbuhan, kesehatan, dan emosional, serta cenderung mengalami diskriminasi sosial.

Jika Pasal 412 diterapkan secara kaku terhadap nikah siri, justru dapat memperlemah perlindungan terhadap perempuan dan anak karena negara tidak mengakui status hukum mereka, sementara di sisi lain mengancam mereka dengan pidana.

1. Dampak Sosial dan Potensi Overkriminalisasi

Potensi overcriminalization menjadi perhatian serius dalam penerapan Pasal 412. Penegakan hukum yang masuk keranah privat berpotensi bertentangan dengan hak privasi warga negara. Terdapat pula potensi konflik dengan asas legalitas dan prinsip perlindungan hak asasi manusia jika implementasinya tidak dilakukan secara hati-hati dan proporsional.

Sosialisasi yang masif diperlukan agar masyarakat memahami bahwa “kumpul kebo” bukanlah tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh sembarang orang. Masyarakat juga perlu diingatkan untuk tidak melakukan perbuatan main hakim sendiri seperti melakukan kontak fisik, memukuli, atau mengeroyok pelaku dugaan kohabitasi.

D. Putusan Pengadilan

Hingga saat ini, karena KUHP baru baru berlaku efektif pada 2 Januari 2026, belum terdapat putusan pengadilan yang secara spesifik mengadili perkara kohabitasi berdasarkan Pasal 412. Mahkamah Agung disebut-sebut berpeluang mengeluarkan peraturan atau pedoman teknis untuk memberi arah kepada hakim agar tidak terjadi perbedaan tafsir di lapangan. Penegakan hukum dimasa transisi ini masih menunggu interpretasi yudisial yang akan memberikan kepastian mengenai:

• Definisi operasional “hidup bersama sebagai suami istri”.
• Status nikah siri dalam kerangka delik kohabitasi.
• Batasan-batasan penerapan delik aduan absolut dalam praktik.

E. Analisis Penulis

Berdasarkan seluruh uraian di atas penulis menawarkan beberapa analisis:

1. kritis pengaturan kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP merupakan langkah progresif namun problematik. Di satu sisi, pengaturan ini memberikan kepastian hukum dan menunjukkan komitmen negara dalam menjaga nilai-nilai moral dan agama yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Namun di sisi lain, kehadirannya membuka perdebatan mengenai batas legitimasi negara dalam mengatur moralitas publik dan potensi intervensi terhadap ruang privat warga negara.
2. pemilihan delik aduan absolut menunjukkan kebijakan yang kompromistis. Negara tidak serta-merta mengintervensi kehidupan privat secara represif, melainkan menyerahkan inisiatif penegakan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dan terdampak (suami/istri, orang tua, atau anak). Hal ini sejalan dengan prinsip ultimum remedium dan menghindari potensi penyalahgunaan wewenang oleh pihak luar.
3. isu nikah siri merupakan titik krusial yang memerlukan perhatian serius. Kebijakan kriminalisasi yang tidak memperhatikan realitas sosiologis dan religius masyarakat Indonesia berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Penulis sependapat dengan pandangan yang menawarkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan pidana-punitif. Negara sebaiknya lebih fokus pada upaya fasilitasi pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, bukan pada pemidanaan.
4. diperlukan pedoman teknis dari Mahkamah Agung untuk memberikan arah interpretasi yang seragam kepada hakim, terutama terkait penilaian nikah siri sebagai faktor yang meniadakan sifat melawan hukum. Tanpa pedoman yang jelas, dikhawatirkan terjadi disparitas putusan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.
5. sosialisasi yang masif dan berkelanjutan diperlukan agar masyarakat memahami bahwa “kumpul kebo” bukanlah tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh sembarang orang dan bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan masalah sosial semacam ini.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan mengenai kebijakan kriminalisasi kohabitasi dalam Pasal 412 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. pengaturan tindak pidana kohabitasi atau “hidup bersama sebagai suami istri di luar perkawinan” dalam Pasal 412 KUHP baru merupakan produk kebijakan kriminalisasi yang bertujuan menegakkan norma kesusilaan, moral, dan agama serta melindungi institusi keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat. Ancaman pidana yang diberikan tergolong ringan, yaitu pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak kategori II (maksimal Rp10.000.000,-), yang menempatkan delik ini sebagai tindak pidana ringan (minor offense). Pengaturan ini juga merupakan pembaruan hukum karena sebelumnya praktik “kumpul kebo” tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP warisan kolonial.
2. karakteristik paling krusial dari Pasal 412 adalah sifatnya sebagai delik aduan absolut (klachtdelict). Penuntutan hanya dapat dilakukan apabila terdapat pengaduan dari pihak-pihak yang secara limitatif ditentukan oleh undang-undang, yaitu suami atau istri bagi pelaku yang terikat perkawinan, serta orang tua atau anaknya bagi pelaku yang tidak terikat perkawinan. Konsekuensinya, pihak luar seperti tetangga, ketua RT/RW, organisasi masyarakat, atau aparat kepolisian tidak memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk melaporkan kasus kohabitasi. Pilihan delik aduan absolut ini menunjukkan kebijakan yang kompromistis, di mana negara tidak serta-merta mengintervensi kehidupan privat secara represif, melainkan menyerahkan inisiatif penegakan hukum kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan langsung dan terdampak.
3. problematika utama dalam penerapan Pasal 412 terletak pada ketidakjelasan definisi operasional frasa “hidup bersama sebagai suami istri” yang berpotensi menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum (lex certa). Persoalan semakin kompleks dengan adanya praktik nikah siriperkawinan yang sah secara agama namun tidak dicatatkan negara yang berada dalam posisi ambigu diakui secara religius namun tidak sepenuhnya hadir dalam sistem hukum administrasi negara. Jika hakim hanya berpegang pada pendekatan legalistik-formal, maka nikah siri berpotensi diperlakukan sama dengan relasi tanpa ikatan apa pun, padahal secara sosiologis dan religius keduanya tidak setara. disinilah peran hakim menjadi krusial untuk mempertimbangkan ada tidaknya sifat melawan hukum materiil (materiele wederrechtelijkheid) dalam setiap perkara yang diadili.

B. Rekomendasi

Berdasarkan simpulan di atas, penulis menawarkan beberapa rekomendasi sebagai berikut:

1. Bagi Mahkamah Agung

Mahkamah Agung perlu segera menerbitkan pedoman teknis atau Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) yang memberikan panduan interpretasi yang seragam terhadap Pasal 412 KUHP, terutama terkait:

a. Definisi operasional dan indikator “hidup bersama sebagai suami istri” agar terdapat kepastian hukum dalam penegakannya.

b. Penilaian terhadap nikah siri sebagai faktor yang dapat meniadakan sifat melawan hukum, dengan mempertimbangkan ada tidaknya unsur-unsur sahnya perkawinan menurut hukum agama (wali, saksi, mahar, dan ijab kabul).

c. Batasan-batasan penerapan delik aduan absolut dalam praktik peradilan.

Tanpa pedoman yang jelas, dikhawatirkan terjadi disparitas putusan yang dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan.

1. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat

Pemerintah dan DPR perlu melakukan beberapa langkah strategis:

a. Melakukan sosialisasi yang masif dan berkelanjutan kepada masyarakat agar memahami bahwa “kumpul kebo” bukanlah tindak pidana yang dapat dilaporkan oleh sembarang orang dan bahwa hukum pidana bukanlah satu-satunya instrumen untuk menyelesaikan masalah sosial semacam ini.

b. Mendorong kesadaran masyarakat akan pentingnya pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum bagi perempuan dan anak, bukan sebagai dasar pemidanaan.

c. Mempertimbangkan pendekatan administratif-fasilitatif sebagai alternatif dari pendekatan pidana-punitif, dengan fokus pada upaya fasilitasi pencatatan perkawinan dan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak yang lahir dari hubungan kohabitasi.

1. Bagi Masyarakat

Masyarakat perlu menyadari beberapa hal penting:

a. Penyelesaian masalah “kumpul kebo” sebaiknya diutamakan melalui jalur kekeluargaan dan mediasi, mengingat sifat hukum pidana sebagai ultimum remedium (upaya terakhir).

b. Masyarakat tidak boleh melakukan tindakan main hakim sendiri seperti melakukan kontak fisik, memukuli, atau mengeroyok pelaku dugaan kohabitasi, karena hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dipidana.

c. Masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban dalam perkawinan, serta pentingnya pencatatan perkawinan untuk melindungi hak-hak istri, anak, dan ahli waris.

1. Bagi Aparat Penegak Hukum

Kepolisian dan Kejaksaan perlu:

a. Memahami secara mendalam karakter delik aduan absolut dalam Pasal 412 agar tidak melakukan tindakan represif yang melampaui kewenangan, seperti melakukan razia atau operasi penertiban yang difokuskan pada “kumpul kebo”.

b. Memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat ketika menerima laporan yang tidak sesuai dengan ketentuan delik aduan absolut, dengan menjelaskan bahwa laporan tersebut tidak dapat diproses karena pelapor tidak memiliki legal standing.

c. Bekerja sama dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat dalam upaya pencegahan dan penyelesaian masalah kohabitasi melalui pendekatan preventif dan edukatif, bukan melalui jalur pidana yang bersifat represif.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2011.

Arief, Barda Nawawi. Pembangunan Sistem Hukum Nasional (Indonesia). Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2015.

Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.

Marzuki, Peter Mahmud. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana, 2022.

Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty, 2008.

Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 2010.

Prasetya, Teguh. Politik Hukum Pidana (Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Dekriminalisasi). Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012.

Rahardjo, Satjipto. Hukum dan Masyarakat. Bandung: Angkasa, 1980.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6837).

Jurnal Ilmiah

Amelia, Fathia Rizky. “Tinjauan Yuridis Terhadap Perilaku Kumpul Kebo (Samenleven) Menurut RUU KUHP.” Jurnal Ilmiah Sosial Teknik 3, no. 2 (2021).

Dzakiyah, Afifah Azzah. “Tindak Pidana Kohabitasi dalam Pasal 412 KUHP Tahun 2023: Diskursus Prinsip Lex Certa.” Jurnal Ilmiah Dunia Hukum 9, no. 1 (2024): 45-62.

El Fikry, Novice Afnan, Ali Masyhar Mursid, Cahya Wulandari, dan Muhammad Saifullah. “Cohabitation under Article 412 of the Indonesian Criminal Code: A Social Control Theory and Maqāṣid al-Sharīʿah Perspective on Community Protection.” Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum (2026): 1587-1608.

Fauziah, Anna. “Dampak Kriminalisasi Kohabitasi terhadap Perempuan dan Anak di Indonesia.” Jurnal Studi Gender 8, no. 2 (2021): 120-135.

Gultom, Kevin Fernando, dkk. “Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi Berdasarkan RKUHP Ditinjau dari Teori Keadilan Bermartabat.” Jurnal Hukum Adigama 6, no. 1 (2023): 1-22.

Hariyanto, Dian. “Tindak Pidana Zina dan Kumpul Kebo dalam KUHP Baru: Analisis Kebijakan Hukum Pidana.” Jurnal Hukum dan Keadilan 12, no. 3 (2025): 311-328.

Kenedi, John. “Kebijakan Kriminal (Criminal Policy) dalam Negara Hukum Indonesia: Upaya Mensejahterakan Masyarakat (Social Welfare).” Jurnal Pemerintah dan Politik Islam 2, no. 1 (2017).

Muhammad, Hilmy. “Analisis Kebijakan Kriminalisasi Kohabitasi dalam Perspektif Maqashid Syariah.” Jurnal Hukum Islam 10, no. 2 (2024): 115-134.

Mutalib, Abdul, dan Nur Azizah Rahman. “Kebijakan Adopsi Nilai-Nilai Agama (Islam) dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia (Studi Terhadap Pasal 418 RUU KUHP Tentang Hidup Bersama Sebagai Suami Isteri di Luar Perkawinan yang Sah/Kumpul Kebo).” Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan 6, no. 3 (2020).

Nugraha, Arif. “Kohabitasi (Kumpul Kebo) dalam KUHP Baru: Menjaga Moral atau Melanggar Privasi?” Jurnal Hukum dan Masyarakat 8, no. 4 (2025): 201-218.

Permata, Ega, dkk. “Kebijakan Hukum Pidana dalam Mengatasi Tindak Pidana Kohabitasi di Indonesia.” Jurnal Hukum dan Keadilan 12, no. 1 (2024): 55-74.

Sa’adi, G M, A Hasan, dan M Umar. “Analisa Pasal 412 KUHP Baru Mengenai Kohabitasi (Pendekatan Maqashid As-Syari’ah As-Syathibi Dan Teori Social Engineering Roscoe Pound).” Indonesian Journal of Islamic Law 1, no. 4 (2023): 584-607.

Solikah, Ana, dkk. “Regulasi Hukum Terhadap Pemidanaan Orang Yang Melakukan Kohabitasi (Kumpul Kebo).” Jurnal Justisi Universitas Muhammadiyah Sorong 10, no. 1 (2024): 182.

Sulistiyono, Budi. “Urgensi Kriminalisasi Kumpul Kebo (Cohabitation) dalam Hukum Pidana Indonesia.” Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi 6, no. 2 (2018).

Usfunan, Maria Angelin, dan Diah Ratna Sari Hariyanto. “Analisis Hukum Penggerebekan Polisi Terhadap Pasangan Kumpul Kebo Dari Perspektif HAM.” Jurnal Kertha Semaya 11, no. 9 (2023).

Wulan, Siva Nawang, dan Ani Triwati. “Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lokika Sanggraha Dalam Putusan No.997/Pid.Sus/2019/Ph.Dps.” Jurnal Semarang Law Review 4, no. 2 (2023).

Sumber Lain

Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. “Draft Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Mengenai Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).” Jakarta: BPHN, 2015.

Balqis, Dinda. “Kajian Atas Pasal Kohabitasi Dalam KUHP.” Rechtsvinding, Badan Pembinaan Hukum Nasional, 2023.

Hikmah, Zainal. “Dilema Kohabitasi dalam KUHP Baru: Ruang Tafsir Hakim terhadap Pasangan Nikah Siri.” Marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.

Hikmah, Zainal. “Kohabitasi dalam KUHP Baru: Antara Norma Sosial dan Kepastian Hukum.” Marinews.mahkamahagung.go.id, 2025.