Kepastian Hukum Agunan Tambahan Berupa Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Atas Penyaluran Kredit Usaha Rakyat Mikro Perseorangan Ditinjau Dari Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 6 Tahun 2019 dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia

ABSTRAK Praktek penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mikro telah menimbulkan penyimpangan yang cukup serius. Penyaluran KUR mikro yang berlandaskan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor…

Continue Reading....

Disparitas Pidana Terhadap Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi

DISPARITAS-PIDANA-TERHADAP-JUSTICE-COLLABORATOR-DALAM-TINDAK-PIDANA-KORUPSI.pdf Abstract The Indonesia Corruption Watch (ICW) released the most recent report on the prosecution of corruption cases in Indonesia, which showed the significant growth…

Continue Reading....

Tinjauan Yuridis Mengenai Penyertaan Direktorat Merek Harus Dilibatkan Sebagai Pihak Dalam Perkara Gugatan Pembatalan Merek (Studi Putusan No. 34/Pdt.Sus-HKI/Merek/2021/PN-Jkt.Pst Jo. 457K/Pdt.Sus-HKI/2022)

Abstrak Gugatan Pembatalan merek diatur dalam ketentuan Pasal 76 Undang-undang No. 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dimana pihak yang berkepentingan dapat mengajukan…

Continue Reading....