Hirarki Peraturan Perundang-Undangan
Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan berlaku saat ini yaitu sebagai berikut :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
- Ketetapan MPR (TAP MPR)
- Undang-Undang (UU)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)
- Peraturan Pemerintah (PP)
- Keputusan Presiden (KEPPRES)
- Peraturan Daerah, termasuk Qanun di Aceh dan Otdasus di Papua
Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu :
- Undang-undang Dasar 1945
- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Peraturan Presiden
- Peraturan Daerah, yang meliputi:
- Peraturan Daerah Provinsi
- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- Peraturan Desa
Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang yaitu :
- Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
- Undang-undang
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan Daerah
Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966, yaitu:
- Undang-undang Dasar 1945
- Ketetapan MPR
- Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
- Peraturan Pemerintah
- Keputusan Presiden
- Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
- Peraturan Menteri
- Instruksi Menteri

Yustinus Hura, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA., CPM.
Penulis, Advokat dan Konsultan HukumPenulis adalah Advokat dan Konsultan Hukum, Founder LogikaHukum.com, serta Senior Partner pada MA & Partners Law Firm. Dalam menjalankan profesinya, ia dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap integritas, profesionalisme, serta ketajaman analisis hukum dalam memberikan solusi yang efektif, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Eksplorasi konten lain dari LOGIKAHUKUM.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
