Hirarki Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945)
2. Ketetapan MPR (TAP MPR)
3. Undang-Undang (UU)
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (PERPPU)
5. Peraturan Pemerintah (PP)
6. Keputusan Presiden (KEPPRES)
7. Peraturan Daerah, termasuk Qanun di Aceh dan Otdasus di Papua

Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan (PPP) menjadi Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
3. Peraturan Pemerintah
4. Peraturan Presiden
5. Peraturan Daerah, yang meliputi:
   • Peraturan Daerah Provinsi
   • Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
   • Peraturan Desa

Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Ketetapan MPR No. III/MPR/2000 Tentang Sumber Hukum dan Tata Urutan Peraturan Perundang yaitu :

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
3. Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
5.  Peraturan Pemerintah
6. Keputusan Presiden
7. Peraturan Daerah

Hirarki Perundang-Undang Berdasarkan Ketetapan MPR No. XX/MPR/1966, yaitu:

1. Undang-undang Dasar 1945
2. Ketetapan MPR
3. Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
4. Peraturan Pemerintah
5. Keputusan Presiden
6. Peraturan-peraturan pelaksananya, seperti:
   • Peraturan Menteri
   • Instruksi Menteri