Pencemaran Nama Baik di Tengah Konflik Keluarga (Analisis Putusan PN Gorontalo)

• Tim Editor
• 19 Mei 2026

Pencemaran Nama Baik di Tengah Konflik Keluarga (Analisis Putusan PN Gorontalo)

Penulis : Yohana Liely Klarita Hartono, S.H. (Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang)

DUDUK PERKARA
Putusan Nomor 307/Pid.B/2023/PN Gto membahas perkara pidana pencemaran nama baik di Pengadilan Negeri Gorontalo. Jaksa Penuntut Umum mendakwa Shaskya Aurelia Okthaniah Ismail alias Sania melanggar Pasal 310 ayat (1) KUHP karena menyerang kehormatan dan nama baik Suryana Sunati alias Uya.

Perkara bermula pada 24 Mei 2023 di Desa Langge, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Rahmat Sunati dan Ilham Sunati, suami terdakwa, terlibat pertengkaran akibat suara sepeda motor yang mengagetkan anak terdakwa. Perselisihan tersebut kemudian berkembang menjadi pertengkaran antarkeluarga.

Korban lalu keluar rumah untuk melihat keributan tersebut. Dalam suasana emosional, korban menyinggung utang sebesar lima juta rupiah yang belum dibayar oleh suami terdakwa. Perdebatan antara korban dan terdakwa pun semakin memanas di depan rumah korban.

Jaksa Penuntut Umum menyebut terdakwa mengucapkan kalimat yang menyerang kehormatan korban dengan menyatakan bahwa korban telah hamil sebelum menikah. Terdakwa mengucapkan kalimat tersebut dengan suara keras di depan banyak orang sehingga menarik perhatian warga sekitar.

Ucapan tersebut membuat korban merasa malu dan terhina karena berkaitan dengan martabat serta kehidupan pribadinya. Korban kemudian melaporkan terdakwa atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP.

Dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa dengan pidana penjara selama empat bulan karena seluruh unsur tindak pidana dianggap telah terpenuhi berdasarkan keterangan saksi dan fakta persidangan. Di sisi lain, penasihat hukum terdakwa meminta majelis hakim menyatakan dakwaan tidak dapat diterima atau membebaskan terdakwa dari seluruh tuntutan. Penasihat hukum menilai terdakwa hanya memberikan klarifikasi atas tuduhan yang lebih dahulu dilontarkan korban.

ISU HUKUM
Perkara ini memunculkan beberapa isu hukum penting. Pertama, majelis hakim harus menilai apakah ucapan terdakwa dapat dikategorikan sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP. Hakim juga perlu menilai apakah terdakwa mengucapkan pernyataan tersebut dengan maksud agar masyarakat umum mengetahuinya.

Kedua, majelis hakim harus membuktikan unsur kesengajaan dalam tindak pidana pencemaran nama baik. Hakim perlu memastikan apakah terdakwa secara sadar mengucapkan kata-kata yang dapat merendahkan martabat korban di depan masyarakat.

Ketiga, perkara ini berkaitan dengan konteks pertengkaran spontan dalam lingkungan keluarga. Terdakwa beralasan bahwa dirinya hanya merespons serangan verbal yang lebih dahulu diarahkan kepadanya sehingga ucapan tersebut muncul secara emosional.

Selain itu, pembuktian menjadi isu penting dalam perkara ini. Sebagian saksi dari pihak penuntut umum mengaku mendengar langsung ucapan terdakwa. Namun, beberapa saksi a de charge mengaku tidak mendengar secara jelas isi pertengkaran karena posisi mereka cukup jauh dari lokasi kejadian.

Persidangan juga membahas apakah ucapan terdakwa mengandung unsur penghinaan menurut norma sosial dan sudut pandang kebahasaan. Untuk memperkuat pembuktian, Jaksa Penuntut Umum menghadirkan ahli bahasa guna menjelaskan makna ucapan terdakwa serta dampaknya terhadap kehormatan korban.

PENDAPAT HUKUM
Majelis hakim dapat menyatakan unsur “barang siapa” dalam Pasal 310 ayat (1) KUHP terpenuhi karena terdakwa merupakan subjek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana. Selama persidangan, tidak ada pihak yang membantah identitas terdakwa.

Unsur “menyerang kehormatan atau nama baik seseorang” juga terbukti karena terdakwa secara langsung menyinggung persoalan kehamilan korban sebelum menikah. Dalam norma sosial masyarakat Indonesia, tuduhan tersebut berkaitan erat dengan kehormatan pribadi dan moral seseorang.

Keterangan ahli bahasa semakin memperkuat unsur penghinaan. Ahli menjelaskan bahwa ucapan terdakwa tidak layak digunakan dalam pergaulan umum karena dapat merendahkan martabat seseorang dan menimbulkan rasa malu di hadapan masyarakat.

Majelis hakim juga dapat menyimpulkan unsur “dengan maksud supaya diketahui umum” telah terpenuhi karena terdakwa mengucapkan pernyataan tersebut di tempat terbuka, tepatnya di depan rumah korban yang berada dekat jalan raya. Beberapa saksi menyatakan terdakwa berbicara dengan suara keras sehingga warga sekitar ikut mendengar pertengkaran tersebut.

Meski demikian, persidangan juga mengungkap bahwa korban lebih dahulu melontarkan perkataan yang menyerang kehormatan terdakwa. Korban menyebut terdakwa sebagai perempuan yang suka membawa laki-laki. Fakta tersebut menunjukkan bahwa pertengkaran berlangsung spontan dan kedua belah pihak saling menyerang secara verbal.

Dari sudut pandang legal opinion, majelis hakim dapat mempertimbangkan pembelaan terdakwa sebagai faktor yang meringankan karena terdakwa menganggap ucapannya sebagai bentuk klarifikasi. Namun, terdakwa tetap menyampaikan klarifikasi tersebut dengan cara yang tidak patut dan di depan umum sehingga perbuatannya tetap memenuhi unsur pencemaran nama baik menurut hukum pidana.

Perkara ini juga menunjukkan bahwa hukum pidana masih menjadi instrumen perlindungan kehormatan individu dalam masyarakat. Namun, karena konflik terjadi dalam lingkungan keluarga dan tidak menimbulkan dampak luas terhadap publik, para pihak seharusnya lebih mengutamakan pendekatan restorative justice sebelum membawa perkara ke pengadilan.

KESIMPULAN
Berdasarkan fakta persidangan dan alat bukti yang diajukan, putusan Pengadilan Negeri Gorontalo yang menyatakan terdakwa bersalah melakukan pencemaran nama baik memiliki dasar hukum yang kuat karena seluruh unsur Pasal 310 ayat (1) KUHP telah terpenuhi. Perkara ini juga menunjukkan bahwa konflik emosional dalam keluarga dapat berkembang menjadi perkara pidana ketika para pihak tidak mampu mengendalikan ucapan di depan umum. Oleh karena itu, selain menegakkan hukum, para pihak perlu mengedepankan mediasi dan pendekatan kekeluargaan agar tercipta penyelesaian yang lebih proporsional, adil, dan restoratif.