Rekonstruksi Status Hukum Partai Politik: Meneguhkan Karakter Ganda dalam Sistem Demokrasi Indonesia

• Ariyanto Zalukhu, S.I.Kom.
• 17 Des 2025

Rekonstruksi Status Hukum Partai Politik: Meneguhkan Karakter Ganda dalam Sistem Demokrasi Indonesia

LOGIKAHUKUM.COM – Perdebatan mengenai apakah partai politik dapat mengklaim kebijakan internalnya sebagai “urusan privat” merupakan isu klasik dalam hukum tata negara modern, khususnya di negara demokrasi konstitusional. Di Indonesia, perdebatan ini mengemuka secara tajam ketika kebijakan internal partai seperti mekanisme recall, pergantian antarwaktu (PAW), penentuan calon legislatif, hingga pengelolaan keuangan berimplikasi langsung terhadap hasil pemilu dan representasi rakyat. Klaim “urusan privat” kerap dijadikan tameng normatif untuk menutup ruang akuntabilitas publik, bahkan ketika kebijakan tersebut bersentuhan langsung dengan mandat konstitusional rakyat.

Tulisan ini berpijak pada tesis bahwa klaim “urusan privat” oleh partai politik tidak bersifat absolut, terutama ketika partai politik menerima pendanaan publik dari APBN/APBD dan menjalankan fungsi konstitusional yang berdampak langsung pada pelaksanaan kedaulatan rakyat. Dalam kerangka ini, partai politik merupakan badan hukum berkarakter ganda sebagai entitas privat sekaligus publik. Namun, Undang-Undang Partai Politik cenderung menitikberatkan pengaturan pada peran publik partai, sementara dimensi privatnya dibiarkan otonom tanpa konsekuensi hukum yang memadai, meskipun berimplikasi langsung terhadap kepentingan publik dan prinsip demokrasi konstitusional.

Secara normatif, eksistensi partai politik di Indonesia dapat merujuk pada penjelasan UndangUndang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik yang menuliskan bahwa sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemerdekaan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat merupakan hak asasi manusia yang harus dilaksanakan untuk memperkuat semangat kebangsaan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang demokratis

Penguatan karakter publik tersebut tampak jelas ketika negara secara eksplisit menempatkan APBN dan APBD sebagai sumber sah pendanaan partai politik. Pasal 34 ayat (1) UU Partai Politik menyatakan bahwa partai politik berhak memperoleh bantuan keuangan dari negara yang dihitung berdasarkan perolehan suara sah dalam pemilu. Ketentuan ini menegaskan dua hal penting. Pertama, negara secara sadar memasukkan partai politik ke dalam skema pendanaan publik sebagai pilar demokrasi perwakilan. Kedua, dengan diterimanya dana publik, partai politik tidak lagi dapat diposisikan sebagai entitas privat murni sebagaimana perkumpulan biasa dalam hukum perdata.

Status Badan Hukum Partai Politik

Dalam teori badan hukum, dikenal pembedaan antara badan hukum publik (publiek rechtspersoon) dan badan hukum privat (privaat rechtspersoon). Badan hukum publik adalah entitas yang dibentuk oleh negara berdasarkan hukum publik untuk menyelenggarakan kepentingan umum, seperti negara, pemerintah daerah, bank sentral, dan badan usaha milik negara. Sementara itu, badan hukum privat merupakan entitas yang didirikan oleh orang perseorangan atau kelompok untuk tujuan tertentu berdasarkan hukum perdata, seperti perseroan terbatas, firma, koperasi, yayasan, organisasi kemasyarakatan, dan partai politik (P.N.H. Simanjuntak, 2015: 29).

Pandangan tersebut sejalan dengan klasifikasi yang dikemukakan oleh C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil (2002: 10–13), yang membedakan badan hukum publik sebagai badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum publik dan menyangkut kepentingan umum atau negara, sedangkan badan hukum privat adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum perdata untuk memenuhi kepentingan tertentu, termasuk tujuan ekonomi, sosial, pendidikan, kebudayaan, maupun politik. Dalam kerangka ini, partai politik secara doktrinal sering dimasukkan ke dalam kategori badan hukum privat.

Namun, klasifikasi tersebut menjadi problematik ketika dihadapkan pada realitas ketatanegaraan. Partai politik, meskipun berbentuk badan hukum privat, pada praktiknya justru bergerak dominan dalam ranah publik dengan tujuan utama merebut dan mengelola kekuasaan negara. Artinya, partai politik bersifat privat dalam aspek pendirian dan pengelolaan internal tertentu, namun bersifat publik dalam fungsi dan dampaknya terhadap sistem ketatanegaraan. Sehingga partai politik merupakan entitas hibrida yang tidak dapat sepenuhnya ditundukkan pada aturan hukum privat, tetapi juga tidak sepenuhnya identik dengan organ negara.

Status Privat Tanpa Konsekuensi Hukum Privat

Dalam perspektif ilmu hukum, subjek hukum dipahami sebagai penyandang hak dan kewajiban dalam setiap hubungan hukum (Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, 1964: 29). Oleh karena itu, pengesahan partai politik sebagai badan hukum menempatkannya sebagai subjek hukum mandiri yang memiliki kapasitas untuk memiliki kekayaan, memikul kewajiban, dan bertindak dalam lalu lintas hukum, tidak semata sebagai aktor politik, tetapi juga sebagai entitas hukum.

Status badan hukum partai politik ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang mengaitkannya dengan badan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 1653 KUH Perdata. Secara doktrinal, suatu badan hukum ditandai oleh adanya kekayaan yang terpisah, tujuan tertentu, kepentingan sendiri, serta organisasi yang teratur sebagai sarana pembentukan kehendak (Riduan Syahrani, 2011: 61). Unsur-unsur ini menunjukkan bahwa badan hukum merupakan subjek hukum yang berdiri sendiri, dengan hak dan kewajiban yang tidak melekat pada pendirinya.

Konsekuensinya, partai politik cakap melakukan perbuatan hukum perdata melalui pengurusnya sebagaimana Pasal 1654 KUH Perdata, tunduk pada asas kebebasan berkontrak dalam Pasal 1338 KUH Perdata, serta dapat memiliki dan menguasai aset sesuai ketentuan UUPA. Dalam praktik, partai politik secara nyata terlibat dalam berbagai hubungan hukum perdata, termasuk kontrak, pengelolaan aset, dan hubungan utang-piutang dengan pihak lain (Wirjono Prodjodikoro, 1992: 23).

Namun Undang-Undang Partai Politik tidak mengatur secara memadai konsekuensi keperdataan yang lazim melekat pada status badan hukum privat. Meskipun diakui memiliki kekayaan terpisah, partai politik tidak tunduk pada mekanisme kepailitan, likuidasi, maupun pemberesan harta kekayaan sebagaimana berlaku pada badan hukum privat lain seperti perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Padahal jika suatu entitas diakui sebagai badan hukum dengan kekayaan terpisah, maka kepailitan dan likuidasi adalah konsekuensi logis dari dari pengakuan atas badan hukum dan keberadaan tanggung jawab keperdataan yang mandiri.

Tidak terdapat satu pun ketentuan dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang secara operasional mengatur atau pernah diterapkan terhadap partai politik. UU Partai Politik sendiri sama sekali tidak memuat mekanisme pailit, likuidasi, atau pemberesan harta kekayaan partai.

Inkonsistensi ini mencerminkan pilihan politik hukum yang secara sadar menempatkan partai politik di luar prinsip pertanggungjawaban perdata yang berlaku umum. Pengecualian tersebut semakin problematik karena pembubaran partai politik dimonopoli oleh Mahkamah Konstitusi dan dibatasi secara limitatif pada alasan ideologis dan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 41–45 UU Partai Politik jo. Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, tanpa membuka kemungkinan pembubaran akibat insolvensi, penyalahgunaan keuangan, atau kegagalan memenuhi kewajiban perdata.

Akibat konstruksi ini, partai politik menikmati status badan hukum privat beserta manfaatnya, tetapi tidak memikul seluruh konsekuensi hukum yang secara teoritis melekat pada status tersebut. Kondisi ini menempatkan partai politik pada posisi istimewa di luar prinsip equality before the law, serta mempertegas adanya kekebalan struktural terhadap pertanggungjawaban hukum perdata dalam sistem hukum Indonesia.

Konsekuensi Dari Dana Publik ke Tanggung Jawab Publik

Menurut Mardiasmo (2009:7) sumber pembiayaan dan karakteritisk anggaran merupakan indikator penting untuk menentukan derajat kepublikan suatu entitas. Ketika suatu organisasi dibiayai, baik seluruhnya maupun sebagian, oleh keuangan negara, maka organisasi tersebut secara niscaya masuk ke dalam lingkup akuntabilitas publik. Oleh karena itu, fakta normatif pendanaan publik secara signifikan melemahkan klaim bahwa seluruh aktivitas partai politik dapat diposisikan sebagai “urusan privat” yang sepenuhnya bebas dari penerapan prinsip-prinsip hukum publik.

Secara yuridis, keuangan partai politik bersumber dari iuran anggota, sumbangan, serta bantuan keuangan dari APBN/APBD sebagaimana diatur dalam UU No. 2 Tahun 2008 jo. UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Prinsip uang publik melahirkan tanggung jawab publik merupakan kaidah fundamental dalam hukum administrasi dan hukum keuangan negara. Setiap dana yang bersumber dari APBN/APBD secara inheren melekatkan kewajiban transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan. Dalam sistem hukum Indonesia, prinsip ini diwujudkan melalui kewajiban partai politik menyampaikan laporan pertanggungjawaban keuangan dan menundukkan pengelolaan bantuan keuangan negara pada pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), sebagaimana diatur dalam Pasal 34A UU No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik juncto Pasal 23E ayat (1) UUD 1945.

Namun demikian, pengaturan keuangan partai politik masih menyisakan problem struktural. Undang- undang membatasi sumbangan dari perseorangan dan badan usaha, tetapi tidak memberikan batasan yang jelas terhadap kontribusi finansial dari anggota partai sendiri, baik dari sisi sumber maupun jumlah. Selain itu, kewajiban keterbukaan sumber dana cenderung bersifat administratif, sementara mekanisme verifikasi substantif dan sanksi atas pelanggaran belum dirancang secara efektif.

Masalah serupa terlihat dalam penggunaan bantuan keuangan negara. Bantuan APBN dan APBD secara normatif diarahkan untuk mendukung fungsi pendidikan politik masyarakat. Namun, undang- undang tidak menyediakan mekanisme sanksi yang memadai apabila partai politik gagal menjalankan fungsi tersebut secara nyata. Kesenjangan antara tujuan normatif pendanaan publik dan mekanisme pertanggungjawaban ini memperlihatkan lemahnya desain akuntabilitas partai politik sebagai pengelola dana publik.

Karakter publik partai politik menguat seiring dengan pembiayaan negara melalui APBN dan APBD. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) UU Partai Politik menegaskan hak partai politik untuk menerima bantuan keuangan negara, yang secara yuridis menempatkannya tidak semata sebagai organisasi privat, melainkan sebagai badan hukum yang mengelola dana publik dan karenanya tunduk pada kewajiban akuntabilitas publik. Posisi ini tercermin dari pengawasan negara yang berlapis, mulai dari pemeriksaan keuangan oleh BPK, pengaturan aktivitas kepartaian dalam pemilu oleh KPU dan Bawaslu, hingga kewenangan negara dalam pengesahan dan pencabutan status badan hukum oleh Kementerian Hukum dan HAM.

Dalam konteks ini, klaim bahwa urusan internal partai politik sepenuhnya bersifat privat menjadi problematik. Mekanisme internal seperti recall dan penggantian antarwaktu tidak hanya berdampak pada organisasi partai, tetapi secara langsung memengaruhi konfigurasi lembaga perwakilan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat. Secara konstitusional, Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dalam demokrasi perwakilan, pelaksanaan kedaulatan tersebut dimediasi oleh partai politik melalui fungsi artikulasi dan agregasi kehendak rakyat, sehingga tidak dapat direduksi sebagai urusan privat semata.

Hal ini menunjukkan bahwa tidak seluruh kebijakan internal partai politik dapat dilindungi oleh dalih urusan privat. Semakin besar dampak suatu kebijakan internal terhadap kepentingan publik dan pelaksanaan kedaulatan rakyat, semakin kuat justifikasi untuk menundukkannya pada prinsip hukum publik. Dengan demikian, klaim privatisasi tidak dapat dilekatkan secara absolut, melainkan harus dibatasi secara fungsional dan konstitusional.

Pada titik ini tampak problem struktural dalam pengaturan partai politik. Secara normatif dan faktual, partai politik memiliki karakter ganda sebagai badan hukum yang menjalankan fungsi publik konstitusional sekaligus melakukan aktivitas privat dalam lalu lintas hukum perdata. Namun, Undang- Undang Partai Politik hanya mengatur secara ketat dimensi publiknya, sementara dimensi privatnya dibiarkan relatif otonom tanpa konsekuensi hukum yang sepadan.

Kesimpulan dan Saran

Jadi partai politik dalam sistem ketatanegaraan Indonesia memiliki karakter ganda sebagai badan hukum privat dan badan hukum publik. Secara yuridis, partai politik merupakan badan hukum privat karena dibentuk melalui mekanisme hukum perdata, memiliki kekayaan terpisah, tujuan tertentu, dan organisasi yang teratur. Namun secara fungsional dan konstitusional, partai politik menjalankan fungsi publik yang esensial, yakni sebagai instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat, pengisian jabatan publik, dan perantara pembentukan kehendak negara dalam demokrasi perwakilan.

Persoalan mendasar muncul karena Undang-Undang Partai Politik mengakui status badan hukum privat tanpa disertai konsekuensi hukum privat yang sepadan, terutama terkait pertanggungjawaban perdata, kepailitan, dan likuidasi. Pada saat yang sama, partai politik secara sah menerima pendanaan publik dari APBN dan APBD serta berada dalam pengawasan negara melalui BPK, KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi. Konfigurasi ini melahirkan anomali struktural, di mana partai politik menikmati hak badan hukum dan dana publik, tetapi relatif terlepas dari konsekuensi hukum perdata yang berlaku umum.

Klaim bahwa kebijakan internal partai politik merupakan urusan privat tidak dapat dipertahankan secara absolut. Ketika kebijakan tersebut, seperti recall dan penggantian antarwaktu, secara langsung memengaruhi representasi rakyat, ia memasuki ranah konstitusional. Berdasarkan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, mandat politik bersumber dari rakyat dan didelegasikan melalui pemilu, sehingga partai politik tidak dapat diposisikan sebagai pemilik mandat, melainkan sebagai perantara institusional. Oleh karena itu, kebijakan internal yang berdampak langsung pada pelaksanaan kedaulatan rakyat tidak dapat direduksi sebagai urusan privat semata.

Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahannya perlu direvisi secara konseptual dengan menegaskan kedudukan partai politik sebagai badan hukum berkarakter ganda, yakni privat dalam hubungan keperdataan dan publik dalam menjalankan fungsi konstitusional.

Dalam dimensi privat, partai politik harus tunduk pada prinsip pertanggungjawaban hukum perdata penuh, termasuk mekanisme kepailitan, likuidasi, dan pemberesan harta kekayaan apabila dibubarkan, dengan pengaturan pembubaran yang tidak semata dibatasi pada alasan ideologis dan konstitusional.

Sementara itu dalam dimensi publik, batas klaim urusan privat partai politik harus ditentukan secara fungsional, sehingga kebijakan internal yang berdampak pada representasi rakyat tunduk pada prinsip hukum publik, transparansi, dan akuntabilitas.

Sehingga desain hukum partai politik ke depan harus menjamin keseimbangan antara otonomi organisasi dan tanggung jawab hukum, agar partai politik tidak lagi menikmati hak badan hukum dan dana publik tanpa konsekuensi hukum yang proporsional, sejalan dengan prinsip negara hukum dan kedaulatan rakyat.

DAFTAR PUSTAKA

1. Riduan Syahrani. Rangkuman Intisari Ilmu Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2011
2. Simanjuntak, P.N.H, Hukum Perdata Indonesia, Prenadamedia Group, Jakarta, 2015.
3. Prodjodikoro, R. Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata, Sumur Bandung, Jakarta, 1992.
4. Sofwan, Sri Soedewi Masjchoen, Hukum Badan Pribadi, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1964.
5. Mardiasmo. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Andi, 2009.
6. KUH Perdata
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik
8. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
9. UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU

Penulis : Ariyanto Zalukhu, S.IKom. (Mahasiswa Hukum)