Uji UU Pemilu di MK, Pemohon Persoalkan Makna Kata Tamat dan Frasa Sekolah Lain yang Sederajat dalam Syarat Pendidikan Capres-Cawapres
Jakarta, LogikaHukum.com – Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pengujian Undang-Undang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dalam perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026 pada Selasa (17/11/2026). Dalam perkara ini, para Pemohon mempersoalkan ketentuan Pasal 169 huruf r Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya mengenai persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden.
Para Pemohon menyoroti makna kata “tamat” dan frasa “atau sekolah lain yang sederajat” yang dinilai memerlukan kejelasan dalam penerapan persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden. Melalui perbaikan permohonan, mereka memperkuat argumentasi mengenai pentingnya kepastian hukum dan standar pembuktian yang sesuai dengan prinsip Pemilu yang jujur dan adil.
Permohonan tersebut diajukan oleh Ariyanto Zalukhu, Hana Sybil Vania Mendrofa, Berlian Suryo Putra Hia, dan Kornelius. Dalam persidangan, para Pemohon diwakili oleh kuasa hukum Niatman Aperli Gea, S.H., M.H., dari NGP Law Firm.
Pemohon Nilai Dua Unsur Persyaratan Pendidikan Harus Dibuktikan
Kuasa hukum para Pemohon, Niatman Aperli Gea, S.H., M.H., menjelaskan bahwa ketentuan Pasal 169 huruf r UU Pemilu mengandung dua unsur substantif yang harus dibuktikan secara kumulatif. Kedua unsur tersebut berkaitan dengan penyelesaian pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan dan pengakuan hukum atas kesetaraan pendidikan apabila calon menempuh pendidikan melalui sekolah lain yang sederajat.
“Calon harus membuktikan telah menamatkan pendidikan pada jenjang yang dipersyaratkan serta, apabila menempuh pendidikan melalui sekolah lain yang sederajat, membuktikan pengakuan hukum atas kesetaraannya. KPU wajib melakukan verifikasi faktual untuk memastikan kebenaran materiil kedua unsur tersebut,” jelas Niatman.
Menurut argumentasi para Pemohon, kejelasan mengenai kedua unsur tersebut penting untuk memastikan bahwa persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden tidak hanya terpenuhi secara administratif, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan bukti dan ketentuan hukum yang berlaku.
Pemohon Perkuat Kedudukan Hukum dan Kerugian Konstitusional
Selain memperbaiki argumentasi mengenai persyaratan pendidikan, para Pemohon juga memperkuat kedudukan hukum atau legal standing masing-masing. Mereka menguraikan kerugian konstitusional berdasarkan latar belakang dan kepentingan yang berbeda, mulai dari aktivis Pemilu, mahasiswa, hingga Pemohon yang berencana mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden.
Para Pemohon turut menyoroti ketidakpastian hukum terkait pemenuhan persyaratan pendidikan dalam Pemilu 2024. Persoalan tersebut dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.
Niatman menegaskan bahwa kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan menjadi aspek penting dalam proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden, terutama dalam menjamin penerapan ketentuan Pemilu secara konsisten.
“Kepastian hukum mengenai persyaratan pendidikan calon Presiden dan calon Wakil Presiden sangat penting. Apalagi, Mahkamah Konstitusi telah menghapus ketentuan presidential threshold, sehingga salah satu dari Pemohon memiliki peluang untuk mencalonkan diri sebagai Wakil Presiden pada pemilu mendatang,” tegas Niatman.
Pemohon Uraikan Putusan MK tentang Persyaratan Pendidikan
Untuk memperkuat argumentasi hukum, para Pemohon juga menguraikan sejumlah putusan Mahkamah Konstitusi sejak 2011 hingga 2026 yang berkaitan dengan persyaratan pendidikan bagi calon kepala daerah hingga calon Wakil Presiden.
Rangkaian putusan tersebut digunakan untuk menjelaskan perkembangan penafsiran hukum mengenai persyaratan pendidikan dalam pencalonan jabatan publik. Para Pemohon berharap pertimbangan hukum dalam putusan-putusan sebelumnya dapat menjadi bahan pertimbangan bagi Mahkamah dalam memeriksa substansi perkara Nomor 400/PUU-XXIV/2026.
Niatman menyatakan bahwa para Pemohon memandang Putusan MK Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 telah menghadirkan terobosan hukum yang progresif, khususnya melalui pertimbangan yang dinilai relevan dengan persoalan persyaratan pendidikan calon Presiden dan Wakil Presiden.
“Sejumlah putusan tersebut kami uraikan untuk menunjukkan bahwa persoalan pemenuhan persyaratan pendidikan telah menjadi perhatian Mahkamah. Kami menilai MK telah menghadirkan terobosan hukum yang progresif melalui pertimbangan dalam Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Kami berharap pertimbangan tersebut dapat menjadi landasan bagi Mahkamah dalam memeriksa substansi perkara ini,” harapnya.
Melalui perbaikan permohonan tersebut, para Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi dapat memberikan kejelasan hukum mengenai penafsiran kata “tamat” dan frasa “atau sekolah lain yang sederajat” dalam Pasal 169 huruf r UU Pemilu. Kejelasan tersebut dinilai penting untuk memperkuat kepastian hukum dan penerapan persyaratan pendidikan bagi calon Presiden dan calon Wakil Presiden

Redaksi LogikaHukum.com
Yustinus Hura, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA.
Founder LogikaHukum.com
Eksplorasi konten lain dari LOGIKAHUKUM.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
