LOGIKAHUKUM.COM – Pengaturan ulang ketentuan pidana mengenai penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden dalam Pasal 218 ayat (1) dan (2) KUHP 2023 kembali menimbulkan diskursus tajam tentang bagaimana…
LOGIKAHUKUM.COM – Gugatan kembali terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi bukanlah peristiwa hukum yang berdiri sendiri, melainkan cerminan dari persoalan klasik yang hingga…
Command Responsibility, Equality Before the Law, dan Krisis Representasi DPR: Studi atas Tragedi Brimob-Ojol di Senayan
LOGIKAHUKUM.COM – Meningkatnya ketidakpuasan masyarakat terhadap DPR akibat gaya hidup elitis dan kebijakan yang dinilai tidak pro-rakyat telah melahirkan tuntutan pembubaran DPR. Aksi massa 25 Agustus 2025 menjadi…
