Yang Perlu diperhatikan dalam Melakukan Pemutusan Kontrak Karyawan PKWT
LOGIKAHUKUM.COM – Pengusaha yang mengakhiri Hubungan Kerja dengan Karyawan Kontrak sebelum masa Kontraknya habis Wajib membayar ganti rugi dan uang kompensasi. Pengusaha yang mengakhiri hubungan kerja dengan karyawan kontrak sebelum masa kontraknya habis Wajib Membayar:
a. Ganti rugi sebesar upah pekerja sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja. dan
b. Uang Kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu kontrak yang telah dijalani, jika bersangkutan telah memiliki masa kerja minimal 1 bulan terus-menerus (berdasarkan Pasal 62 UU. Ketenagakerjaan jo. Pasal 15 dan 17 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021)
Dasar Hukum:
1.UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan: 2.UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 3.PP Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Alih Daya. Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.
Yustinus Hura, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA., CPM.
Penulis, Advokat dan Konsultan HukumPenulis, Advokat dan Konsultan Hukum, Founder LogikaHukum.com, serta Senior Partner pada MA & Partners Law Firm. Dalam menjalankan profesinya, ia dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap integritas, profesionalisme, serta ketajaman analisis hukum dalam memberikan solusi yang efektif, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Eksplorasi konten lain dari LOGIKAHUKUM.COM
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
Yustinus Hura, S.H., M.H., CMLE., CPCL., CPLA., CPM.
Penulis, Advokat dan Konsultan Hukum, Founder LogikaHukum.com, serta Senior Partner pada MA & Partners Law Firm. Dalam menjalankan profesinya, ia dikenal memiliki komitmen tinggi terhadap integritas, profesionalisme, serta ketajaman analisis hukum dalam memberikan solusi yang efektif, terukur, dan berorientasi pada kepastian hukum.
Artikel Terkait
Ketika Riwayat Kredit Menentukan Masa Depan Pekerja: Menyoal Legalitas SLIK OJK dalam Rekrutmen
Kohabitasi dalam KUHP Baru Kebijakan Kriminalisasi “Kumpul Kebo” Antara Delik Aduan dan Perlindungan Nilai Sosial
Pencemaran Nama Baik di Tengah Konflik Keluarga (Analisis Putusan PN Gorontalo)
Unsur Mens Rea dalam Perkara Korupsi yang Melibatkan Keputusan Kebijakan Publik (Analisis Putusan 34/Pid.Sus-TPK/2025/PN Jkt.Pst)
Ketika Putusan Incracht Tidak Bermakna
